Peta Partai Politik Pasca 2009

3 komentar
Share:
Pemilu legislatif sudah usai. Komposisi suara partai-partai sudah diperoleh. Kendati di sana-sini masih banyak gugatan seputar DPT dan validitas penghitungan suara, secara umum signifikansi kuantitasnya tidak terlalu signifikan. Analisis seputar peta kekuatan partai politik sudah layak dilakukan.


Sistem kepartaian Indonesia kontemporer terbentuk dalam iklim sistem politik demokrasi liberal. Tawar-menawar posisi, transparansi konflik dan kompetisi, kebebasan partai meraih basis massa, peran pemerintah menjadi sekadar fasilitator dan regulator (bukan mobilisator), merupakan beberapa pertanda sistem politik tipe ini. Kembali mengulang, sistem kepartaian Indonesia kontemporer mencirikan apa yang pernah berlaku di era 1950-an: Era Demokrasi Liberal pertama.

Demokrasi Liberal dan Politik Aliran Indonesia

Pasca transisi politik 1998, Indonesia menggelar pemilu demokratis kedua. Sekitar 48 partai politik bertarung dalam Pemilu 1999. Pertarungan tersebut hampir mendekati "free-fight" meski dengan sejumlah pembatasan. Tentu saja, tidak seluruh partai memperoleh suara yang signifikan. Banyak analis politik melakukan analisis sentripetal: Kembali pada kejadian di Pemilu 55. Politik Aliran kembali mengemuka secara alat analisis guna memetakan konfigurasi partai politik yang bertarung dan memperoleh suara dalam Pemilu 1999, 2004, dan kini, 2009. Potret Indonesia

Pemilu 1955 dijadikan ideal typus bagi fenomena politik aliran. Lebih dari 28 peserta pemilu 1955. Jika diambil 4 partai yang beroleh kursi di atas 10, maka tercapai nama-nama partai berikut :


Keempat partai tersebut bertengger selaku "klasemen atas" kekuatan politik partai. Namun, juga telah menggejala "klasemen menengah" yang terdiri atas Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) yang beroleh 8 kursi, Partai Kristen Indonesia yang beroleh 8 kursi, Partai Katolik yang beroleh 6 kursi, atau Partai Sosialis Indonesia yang beroleh 5 kursi.

Pada masa Orde Baru, terjadi penfusian partai-partai politik. Pemerintah bertindak selaku "pemain" dalam tiap-tiap Pemilu yang diadakan. Akibatnya, tidak dapat dikatakan Pemilu menyatakan kekuatan partai politik yang sebenarnya. Golkar selalu keluar selaku pemenang, sementara PPP dan PDI sekadar "syarat formal" bagi keberlangsungan pemilu yang "demokratis."

Pasca transisi, Pemilu 1999 kembali menunjukkan gejala yang hampir sama dengan pemilu 1955. Kembali partai beraliran nasionalis menduduki posisi puncak "klasemen." Hasilnya tertera sebagai berikut :


Sementara itu, pada Pemilu 2004, diperoleh hasil sebagai berikut :


Sedangkan dari hasil pemilu 2009 diperoleh hasil sebagai berikut :


Electoral threshold yang diberlakukan pada pemilu 2009 ini adalah 2,5%. Dengan ini, maka hanya 9 partai politik yang berhak memiliki wakil di parlemen. Sebab itu sebanyak 39 partai politik "gagal" memenuhi harapan konstituennya lewat kedudukan mereka di Senayan.

Dari hasil-hasil pemilu di atas, variasi kekuatan politik relatif tetap. Fenomena politik aliran tetap saja terlihat meski dengan derajat yang agak berbeda.

Giovani Sartori membagi tipe sistem kepartaian menjadi Dua Partai, Partai Berkuasa, Pluralisme Moderat, dan Pluralisme Terpolarisasi. Indonesia, lewat 4 pemilu demokratisnya (1955, 1999, 2004, dan 2009) menunjukkan gejala "pluralisme." Sartori menyatakan pluralisme adalah kondisi persaingan politik multipartai, multiideologi, yang bersaing satu sama lain.

Pluralisme Moderat ditandai adanya perbedaan ideologi antar partai. Namun, ideologi-ideologi tersebut tidaklah terlampau berbeda antara satu dengan lainnya. Konstituen dalam sistem kepartaian pluralisme moderat relatif mudah berpindah memilih satu atau lain partai. Nuansa "pragmatis" lebih kentara baik dalam diri partai politik maupun para konstituen. Sebaliknya, dalam sistem kepartaian Pluralisme Terpolarisasi, perbedaan ideologi terlampau dominan. Perbedaan ini membuat fusi ataupun jaringan koalisi antar partai politik relatif lebih sulit. Konstituen pun relatif lebih seperti "true believer" seperti dalam modus gerakan sosial (social movements).

Lalu, apa yang tampak dari konfigurasi politik Indonesia antar masa? Nuansa "pluralisme" tetap tampak. Namun, nuansa tersebut berkisar antara pluralisme moderat hingga pluralisme terpolarisasi. Pemilu 1955 menunjukkan pluralisme terpolarisasi ini. PNI mewakili kalangan islam abangan, priyayi, nasionalis sekuler, kultur Indonesia (utamanya Jawa). Sulit bagi konstituen PNI beralih kepada partai-partai lain seperti Masyumi, NU, atau PKI. Demikian pula, para politisi PNI sulit menjalin koalisi di tingkatan parlemen baik dengan NU, Masyumi ataupun PKI. Kerap, koalisi-koalisi yang terbangun tidaklah permanen sifatnya.

Selain itu, Pemilu 1955 menunjukkan dimensi politik aliran yang kuat. Politik aliran adalah politik yang didasarkan pada kultur dan ideologi yang berkembang dari tengah masyarakat. Kultur ini kemudian diserap oleh para elit parpol dan dijadikan basis bargaining politik di tingkatan parlemen. Perbedaan tajam ideologi ini terlihat antara PNI (nasionalis, sekuler, islam abangan, dan birokrat/priyayi), Masyumi (islam santri modernis, kalangan menengah perkotaan, pedagang, dan orang-orang luar pulau Jawa), NU (islam santri tradisional, Nahdlatul Ulama, petani dan nelayan desa yang beragama Islam), serta PKI (islam abangan dan kalangan wong cilik).

Basis-basis politik seperti di atas, membuat representasi politik pun berbeda tajam. Bifurkasi (pembelahan) masyarakat membuat situasi politik nasional tidaklah koheren dan integratif. Konflik-konflik horizontal kerap terjadi dan sulit diperdamaikan akibat elit politik pun "menderita" bifurkasi yang sama.

Kondisi ini pun relatif masih bersisa pada pemilu jauh di masa kemudian, 1999. Pada pemilu 1999, PDIP keluar selaku pemenang dan kerap dikatakan selaku reinkarnasi dari Partai Nasional Indonesia. Jika kita mengabaikan dimensi emosional konstituen tatkala memilih PDIP (figur Megawati selaku orang "tertindas" Orde Baru), maka PDIP merupakan perwakilan kalangan nasionalis, islam abangan, dan orang-orang "cilik" yang pada pemilu 1955 berpusar pada PKI. Tentu saja, terdapat perbedaan ideologi antara PDIP dan PKI, tetapi basis konstituen mereka relatif sama.

Suara terbanyak kedua diperoleh Partai Golkar. Partai ini secara historis merupakan "incumbent" dari rezim Orde Baru. Mereka banyak beroleh keuntungan organisasi dan finanasial selama kekuasaan orde baru. Partai ini yang selama kekuasaan Suharto beroleh suara tertinggi tiba-tiba jatuh dan hanya menempati posisi kedua. Banyak kader-kader mereka yang "melompat" masuk ke partai lain. Namun, secara ideologi Golkar tidaklah terlampau berbeda dengan PDIP. Keduanya nasionalis, hanya mewakili basis konstituen yang berbeda.

Kalangan birokrat yang pada pemilu 1955 berpusar di PNI, pada pemilu 1999 berpusar di Partai Golkar. Ini tidaklah aneh mengingat ia merupakan partai yang berkuasa selama orde baru. "Political Machine" merupakan julukan Golkar selama orde Suharto. Golkar kurang mampu menyentuh sentimen emosi "orang-orang kecil" seperti PDIP, terlebih figur Megawati yang kuat merepresentasikan Sukarno.

Posisi Golkar dan PDIP ini membuat garis perbedaan ideologi tidaklah terlampau tajam. Keduanya tetap bersepakat pada NKRI dan Pancasila selaku ideologi nasional. Keduanya pun merupakan partai yang diperkuat hampir dari orang-orang yang sama (DPP PDIP banyak pula yang datang dari Golkar). Hanya saja, terdapat stigma bahwa PDIP merupaka partai dari orang-orang nonmuslim. Ini mengingat PDI dahulu merupakan fusi dari partai-partai nasionalis, sekuler, dan partai-partai katolik dan kristen. Namun, sesungguhnya konsentrasi kalangan kristen ini pun terpecah tatkala partai seperti PDKB turut menjadi kompetitor dalam pemilu 1999.

Perlu pula diingatkan, PDIP dan Golkar ini pun masih meneruskan tradisi "3 partai" Orde Baru. Hanya saja kini posisinya terbalik, dari PDIP (dulu PDI) yang awalnya cuma partai terkecil dari 3 konstituen, kini berbalik menjadi yang terbesar. Dapat pula disebutkan pembalikan suara ini akibat akumulasi kekecewaan masyarakat dan elit politik Indonesia terhadap Golkar dan Orde Baru. Massa PDIP relatif cair, pragmatis, dan selalu berubah, seperti yang akan terlihat di pemilu-pemilu kemudian. Sementara Golkar dengan pengalaman lama, kader-kader terlatih, dan logistik yang cukup ketimbang partai-partai lain memiliki stamina yang lebih besar guna memelihara konstituen mereka.

Berbeda halnya dengan dua partai di atas adalah PPP. Selaku partai fusi dari partai-partai beraliran Islam, PPP ini sesungguhnya meneruskan tradisi "3 partai" seperti pernah dinyatakan paragraf di atas. Konstituen PPP cukup solid sebab ia masih dinyatakan representasi kalangan muslim di Indonesia. PPP juga merupakan incumbent yang memiliki konstituen tetap selama Orde Baru. PPP merupakan fusi dari beberapa partai politik Islam 1973. Secara ideologi, PPP membangkitkan sentimen "islam" di kalangan konstituen muslim Indonesia dengan mengubah asas partai mereka dari Pancasila menjadi Islam. Namun, suara mereka pada 1999 tidak mampu membuat posisi mereka jadi yang kedua seperti pernah terjadi di masa Orde Baru. PPP duduk di posisi ketiga.

Posisi PPP menunjukkan kelestarian politik aliran 1955, meski pemahaman Islam di internal PPP sendiri pun sesungguhnya bervariasi. PPP banyak diuntungkan posisi incumbent pemilu orde baru di mana banyak kalangan muslim yang "terbiasa" memilih PPP selama pemilu. Keadaan ini berubah tatkala diadakan pemilu lanjutan, 2004.

Setelah PPP, posisi keempat suara terbanyak pemilu 2004 diduduki berturut-turut oleh PKB, PAN, PBB, dan PK. Partai-partai ini dari sisi ideologi sesungguhnya sama dengan PPP, yaitu mengusung sentimen Islam. Namun, dalam sejumlah strategi mereka berbeda.

PKB mengingatkan kita pada Partai NU di pemilu 1955. PKB meski tidak secara tegas merupakan partai politik NU mewakili konstituen Islam Tradisional yang terwadah dalam Nahdlatul Ulama. Figur KH Abdurrahman Wahid merupakan suatu kekuatan pemersatu yang membuat PKB dapat berdiri dan diminati konstituen muslim tradisional. Sekali lagi, aliran politik memiliki signifikansi di pemilu 1999 ini.

PAN, berbeda dengan PKB, mengingatkan kita pada Masyumi. Kendati tatkala dideklarasikan Amien Rais dan kawan-kawan, PAN menyatakan diri sebagai partai terbuka, sulit dipungkiri PAN merupakan wadah politik kalangan Muhammadiyah. Ketidaktegasan PKB dan PAN dalam mengidentifikasi diri dengan ormas besar mereka (Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah) mungkin merupakan penyebab tersebarnya suara mereka. Dapat saja diperkirakan, suara kalangan NU dan Muhammadiyah pun ada yang masuk ke PDIP, Golkar, ataupun PPP. Kendati tidak lagi signifikan, basis politik aliran pun masih terlihat di hasil suara PAN yang mewakili kalangan Islam Modernis ini.

PBB, merupakan partai yang relatif lebih tegas selaku penerus Masyumi di Pemilu 1955. Namun, secara peroleh suara, PBB ini kalah ketimbang PAN. PBB yang kembali mengusung masalah Piagam Jakarta dan syariat Islam menjadi tidak terlampau diminati ketimbang PAN, saudara "struktural"nya. Nasib Masyumi pun semakin terkotak dengan munculnya pesaing baru yang mewakili ideologi mereka, Partai Keadilan.

Kendati tidak lolos electoral threshold guna mengikuti Pemilu 2004, PK menunjukkan tanda-tanda baru penguatan politik aliran 1955, aliran Islam Modernis. Hanya saja, motor penggeraknya bukan lagi dari kalangan Muhammadiyah melainkan gerakan tarbiyah yang berbasis di perguruan-perguruan tinggi. Bahkan Suripto dari intelijen dan asuhannya Hilmi Aminuddin turut membidani partai politik baru ini. PK menyuarakan bentuk-bentuk keislaman yang lebih formal dan berpotensi semakin memecah suara kalangan Islam modernis.

Pluralisme "Lebih" Moderat di Pemilu 2004

Sifat cair konstituen PDIP menjadi kentara di Pemilu 2004. Megawati kurang berhasil dalam memanfaatkan kedudukannya selaku presiden dalam menyatakan janji-janjinya di Pemilu 1999. Suara terbanyak kembali diperoleh Golkar. Dari 154 kursi di pemilu 1999, kursi PDIP anjlok menjadi 109. Sementara Golkar dari 120 naik menjadi 128 kursi. Kendati tidak signifikan, Golkar di bawah Akbar Tanjung berhasil menaikkan suara mereka. Dapat saja diperkirakan terjadi peralihan suara dari konstituen yang kecewa dengan PDIP ke Golkar.

Namun, PDIP dan Golkar tidak memiliki basis ideologi yang terlampau berbeda. Terbukti di masa-masa mendatang terdapat beberapa pembicaraan koalisi kedua partai. Posisi ketiga pemilu 2004 diduduki oleh PKB. Dengan basis konstituen jelas, PKB stabil suaranya baik dalam dataran pemilih maupun kursi di parlemen. PKB memperoleh 51 kursi di pemilu 1999, sementara di pemilu 2004 naik satu kursi menjadi 52. Sementara itu, nasib yang sama tidak terjadi pada PAN.

Logika politik aliran yang mengacu pada pemilu 1955 menghendaki "representasi" Masyumi yang diwakili Muhammadiyah. Ketidakberhasilan PAN mengidentifikasi diri dengan Muhammadiyah membuatnya kurang beruntung. PAN tergeser oleh partai-partai lain yang memiliki agenda Islam relatif jelas. PPP, incumbent orde baru berhasil menetapkan suara mereka kendati kalah dari PKB. Posisi keempat pemilu 2004 diduduki PPP dengan peralihan dari 59 kursi pemilu 1999 menjadi 58 kursi pemilu 2004. Suara PPP relatif stabil kendati turun 1 kursi. Untuk sementara, aliran politik Islam Modernis kemungkinan terkonsentrasi pada PPP ini.

Sebuah partai baru, Partai Demokrat memulai debut politik nasional mereka. Di bawah "bayang" figur militer-staf Susilo Bambang Yudhoyono, partai beraliran nasionalis ini berhasil duduk di bawah posisi PPP. Pada pemilu 2004, Partai Demokrat berhasil memperoleh sebanyak 57 kursi. Dapat pula diperkirakan, suara-suara dari PDIP masuk ke Partai Demokrat ini.

Secara ideologi, Partai Demokrat tidaklah terlampau berbeda dengan PDIP ataupun Golkar. Ketiganya merupakan pewaris PNI. Namun, sebagai istilah dapat dikatakan Golkar dan Demokrat sebagai "nasionalis-borjuis" sementara PDIP sebagai "nasionalis-populer." Dengan demikian, perbedaan aliran politik tidak terlalu kentara di antara ketiga partai nasionalis ini.

Debutan baru yaitu PKS menyodok posisi yang cukup signifikan. Tatkala bernama Partai Keadilan, PKS hanya mampu mendudukkan 6 wakil mereka di parlemen, tatkala pemilu 2004 partai ini mendudukkan 45 orang. Suatu jumlah yang mengejutkan. Karakter partai yang mewarisi semangat Masyumi ini, kendati hanya di jajaran menengah, patut pula ditelusuri sebagai muara dari hilangnya suara kalangan Muhammadiyah (juga NU).

Berbeda dengan pemilu 1999 dimana PK tampil lebih "puritan", periode 1999-2004 penampilan PKS lebih flamboyan. Ini akibat masuknya menguatnya kubu "sejahtera" yang direpresentasikan politisi muda seperti Zulkieflimansyah, Fahri Hamzah, dan Anis Matta. PK(S) terlihat lebih membuka diri kendati tetap dicurigai membawa agenda PK yaitu syariat Islam dan perubahan ideologi negara. Identifikasinya yang lebih dekat dengan Islam moderen membuat PKS merupakan curahan kekecewaan kalangan pembaru Islam, terutama kalangan Islam politik.

PAN, kemudian, duduk di bawah bayang-bayang PKS. PAN tidak mampu mendongkrak suaranya mendekati PPP dan PKB, kendati suara nasional mereka tidak berbeda jauh dari pemilu 1999. Sejumlah partai seperti PBB diyakini merupakan pengalihan suara PAN dan PPP, termasuk juga pecahan PPP yaitu PBR. PBB dan PBR tidak mampu mendongkrat suara mereka.

Pluralisme Moderat Pemilu 2009

Pemilu 2009 menjadi batu ujian ketiga terhadap fenomena politik aliran. Jika memang tesis politik aliran hendak dipertahankan, maka para pewaris PNI boleh dikatakan "menang" lewat pemilu 2009 ini. Tiga partai nasionalis yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, dan PDIP menduduki posisi teratas "klasemen." Kendati Golkar dan PDIP menderita "anjoknya" suara, keduanya tetap bertahan selaku partai besar.

Partai Demokrat, serupa dengan PDIP di pemilu 1999, yaitu memiliki pemilih cair. Namun, keberhasilan SBY dalam membuatkan citra dan penampilan manajemen pemerintahan, membuat Partai Demokrat terpengaruh. Partai "nasionalis-borjuis" ini berhasil bertengger selaku pengumpul suara terbanyak, 20,85%. Ia disusul Golkar (14,05%) dan PDIP (14,03%). Partai-partai nasionalis ini mengambil keuntungan dari melemahnya kaderisasi di tubuh partai-partai berbasis Islam (kecuali PKS).

Tidak seperti ditargetkan, PKS tidak mampu beroleh 20% suara. PKS tetap berada di papan tengah kekuatan politik nasional dengan 7,88%. Kendati naik secara prosentasi dari 7,14% di pemilu 2004 menjadi 7,88% di pemilu 2009, sesungguhnya pemilih PKS berkurang sebanyak 118.065 suara. Ini menunjukkan PKS mengalami stagnasi. Salah satu pengaruhnya kemungkinan akibat "waspadanya" Muhammadiyah dan NU atas kader-kader mereka yang direkrut PKS. Muhammadiyah, sebagai contoh menerbitkan pembatasan keterlibatan PKS di lembaga-lembaga yang ada di bawah kewenangan Muhammadiyah. Demikian pula NU melakukan hal yang sama. PKS, sebab itu gagal mengambil konstituen yang lebih besar dari dua ormas besar Islam ini, seperti yang pernah mereka lakukan pada pemilu 2004.

Nasib yang serupa juga dialami PAN. Partai ini menurun suaranya sebanyak 1.048.744 jika dibandingkan pemilu 2004. PPP mengalami penurunan 3.715.550, sementara PKB yang paling drastis, menurun sebanyak 6.843.442. Jika mengabaikan tingkat golput yang hingga 35 juta orang dan anjuran Gus Dur untuk Golput, maka PKB dapat dikatakan paling anjlok suaranya. Pertikaian internal antara Muhaimin Iskandar versus Gus Dur, membuat PKB berjalan "tertatih-tatih." Muhamimin Iskandar tampak belum bisa berjalan sendiri dan menandingi figur kiyai populer seperti pamannya itu.

Debutan baru, Partai Hanura dan Partai Gerindra, mengisi fenomena "mengejutkannya" PKS tatkala pemilu 2004. Bedanya, dua partai ini berideologi nasionalis kendati berbeda. Secara ideologis, Partai Gerindra lebih dekat ke PDIP mengusung nasionalisme-populis, sementara Hanura lebih dekat ke Golkar atau Demokrat dengan mengusung nasionalisme-borjuis. Selain itu, keduanya tidak terlampau berbeda.

Apa Yang Bisa Dikatakan

Politik aliran seperti tampak di pemilu 1955 tetap mengambil bentuknya. Namun, coraknya tidak lagi Pluralisme Terpolarisasi melainkan Pluralisme Moderat. Partai-partai mengusung ideologi yang hampir sama. Pembedaan tajam kemungkinan berkisar antara "nasionalisme" versus "islam." Namun, polarisasi ini pun patut dipertanyakan. Bukankan lebih dari 80% penduduk Indonesia beragama Islam? Jika demikian, mengapa partai-partai Islam sulit duduk di papan atas perpolitikan nasional layaknya di pemilu 1955?

Masalah ini sulit dijawab jika didasarkan pada masalah keyakinan agama semata. Kajian seperti ini ujungnya bermuara pada tesis banyaknya Islam "abangan" di kalangan muslim Indonesia. Namun, seperti itulah realitanya. Konstituen dari kalangan ini lebih memilih partai-partai bernuansa nasionalis ketimbang berideologikan agama tertentu.

Ini terlihat saat dua partai baru yang berideologikan nasionalis berhasil lewat dari electoral threshold. Suara mereka kemungkinan berasal dari PDIP ataupun Golkar. Namun, tidak tertutup kemungkinan suara yang tadinya dimuarakan ke PPP, PAN ataupun PKB teralih pada dua partai ini. PKS mungkin dapat dikatakan sebagai salah satu representasi kalangan Islam modernis yang secara de facto sekadar meliputi 7,88% masyarakat Indonesia. Demikian pula PPP yang tetap konsisten memuat Islam selaku asas partai namun hanya merepresentasikan 5,32% suara. PAN dan PKB lebih lentur, yang kendati populer di kalangan muslim tetapi relatif lebih terbuka. Anjloknya suara PKB lebih ditengarai faksionalisasi di tubuh internal partai ketimbang popularitas di kalangan pemilih mereka yang sesungguhnya punya basis tetap.

Look Forward

Bagaimana prospek ke depan dari partai-partai politik ini? Partai Demokrat, kendati menang dalam pemilu 1999 sesungguhnya serupa dengan PDIP: Lebih mengandalkan figur. Kekuatan Partai Demokrat tetap ada selama SBY aktif dalam mempromosikan partai ini. Memang sudah ada beberapa kalangan muda seperti Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, ataupun jika boleh disebut, Andi Arief yang punya kemampuan potensial guna mengelola partai ini. Namun, kehadiran partai Demokrat tetap harus mengandalkan person dan strategi militer guna melestarikan popularitasnya. Partai lain yang berpotensi mengurasi suara Demokrat adalah Partai Golkar dan Hanura, partai-partai yang punya basis konstituen dan gaya berpolitik yang sama.

Golkar, yang mengalami penurunan suara pasca turunnya Akbar Tanjung ke Jusuf Kalla pun memiliki masalah yang serupa dengan demokrat. "Partai" para pengusaha ini secara logika sesungguhnya lebih memiliki basis logistik dan finansial yang cukup. Demikian pula, beberapa kalangan muda partai seperti Priyo Budi Santoso ataupun Yuddy Chrisnandi diyakini memiliki talenta guna meneruskan tradisi nasionalis yang ada di tubuh Golkar. Jika Golkar tidak melakukan pembenahan serius, suara konstituen bahkan kadernya sendiri dapat "lompat" ke dalam pagar Partai Hanura ataupun Demokrat.

PDIP, kesulitan dengan masalah kaderisasi. Figur Megawati yang terus dipertahankan selaku pemersatu partai haruslah diubah. Perlu figur-figur muda dan kalangan meritokrasi guna mengisi partai ini. Dahulu, PDIP memiliki orang-orang seperti Laksamana Sukardi, Kwik Kian Gie, selaku representasi kalangan meritokrasinya. Kini orang-orang yang serupa dengan itu hampir belum lagi ditemui. Padahal, jika partai ini memenangkan pemilih presiden, sebagai misal, perlu jajaran mentri dari partai yang "mengerti masalahnya." Di sisi lain, figur "nasionalis-populis" lain sudah muncul misalnya Prabowo. Jika PDIP tidak melakukan pembenahan kader sejak awal, maka pada 2014 suara konstituennya dapat "lari" kepada Partai Gerindra yang mengusung ideologi sama, tetapi dengan figur yang lebih muda dan enerjik. Terlebih, Gerindra memiliki amunisi finansial dan jaringan militer yang cukup.

PKS, sesungguhnya penuh dengan kalangan muda dan enerjik. Partai ini mahir dalam mengorganisir kader dan banyak di antara kader ini yang mengenyam jenjang pendidikan tinggi. Kader PKS cukup solid yang dibuktikan ketika suara-suara partai Islam turun hingga jutaan, PKS hanya kehilangan seratusan ribu. Namun, pemilu 2009 menunjukkan stagnasi partai ini. Terlebih, kini PKS dihantam oleh ormas-ormas besar Islam seperti Muhammadiyah dan NU yang merupakan lumbung konstituen mereka. Selain itu, PKS kerap didekatkan dengan isu Islam Politik dan Islam Transnasionalis. PKS menghadapi bahaya "alienisasi" oleh publik muslim Indonesia. Pilihan PKS jika hendak survive dalam kepolitikan nasional berkisar pada pilihan-pilihan antara lain: mengusung isu negara dan syariat Islam secara lebih kentara, membuka diri layaknya PKB/PAN, melakukan islamisasi di wilayah-wilayah basis islam abangan/nonmuslim, ataupun terus melakukan dakwah PKS di organisasi-organisasi "ready-made" seperti Muhammadiyah dan NU. Seluruh pilihan yang tentunya memiliki resiko yang bervariasi.

PPP memiliki kedekatan ideologi Islam dengan PKS. Namun, ideologi longgar dan "serba-tanggung" di tubuh PPP membuat konstituen mereka mudah sekali lari dan terpencar. Posisi PPP selama ini lebih diuntungkan selaku incumbent dalam pemilu-pemilu Orde Baru. Selaku satu-satunya partai representasi kalangan Islam di masa Orde Baru, PPP telah membangun basis konstituen di hampir seluruh Indonesia. Namun, kini mereka mendapat tantangan dari aliran Islam yang lebih "muda" yaitu PKS. Seberapa jauh PPP mampu "tarik-menarik" dengan PKS, merupakan hipotesis peroleh suara mereka di 2014.

PAN memiliki peroleh suara merosot tatkala Amien Rais turun dari pucuk pimpinan. Kendati kerap melontarkan pernyataan kontroversial dan "maju-mundur" Amien Rais, sama seperti Gus Dur, sama merupakan figur kuat pemersatu kohesi partai. Kekuatan Amien Rais ini terlihat tatkala ia berhasil "mendikte" Sutrisno Bachir untuk mendukung SBY. Kemampuan ini tidak tampak pada Gus Dur tatkala bermasalah dengan Muhaimin Iskandar. Jika PAN dan PKB memang benar-benar realistis, maka dua partai ini harus kembali merengkuh "para pendiri" untuk terus mempromosikan partai mereka. Jika tidak maka posisi PKB dan PAN akan terus melorot di pemilu-pemilu mendatang.

Quo Vadis Politik Aliran

Clifford Geertz memang "sukses" membelah aliran politik di Indonesia. Tesisnya, meski ia telah almarhum, tetap dirujuk dalam menganalisis peta perseteruan antara "Islam" versus "nasionalis" di bumi Indonesia. Kendati tidak lagi setajam 1955, politik aliran tetap "down to earth" untuk diterapkan selaku alat analisis peta perpolitikan Indonesia.

Namun, sejumlah variasi terjadi pada partai-partai politik papan atas Indonesia. Ideologi eks-PNI terbelah menjadi "nasionalis-borjuis" dan "nasionalis-populis." Nasionalis-borjuis ini diwakili Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Hanura. Karakter dari "nasionalis-borjuis" adalah partai yang memiliki basis kalangan menengah elit sipil militer yang berkongsi dengan pengusaha (terkadang juga artis). Mereka menekankan pada elegansi penampilan, tata krama organisasional, kendati belum tentu dengan manajemen kader yang baik. Ideologi mereka sesungguhnya sangat pragmatis dan lebih berpotensi untuk lokasi pelarian konstituen partai politik yang berbasis Islam.

Sebaliknya, nasionalis-populis lebih menekankan pada dimensi "wong-cilik" dan menjual isu-isu rakyak di lapisan bawah. Partai nasionalis-populis ini lebih merupakan pewaris campuran dari PNI dan PKI tatkala Pemilu 1955. Saat itu, banyak pemilih PKI memilih partai itu bukan karena gagasan Marxisme-Leninisme-nya tetapi lebih pada jargon pembelaan "rakyat" lapisan bawah dalam menghadapi "orang-orang kaya dan pengusaha." PKI sendiri saat itu, menurut M.C. Ricklefs sudah sulit dikatakan sebagai partai komunis akibat ketidakjelasan struktur partai, warna ideologi, dan basis massanya. PDIP dan Gerindra merupakan dua partai nasionalis yang mewarisi aspirasi nasionalis-pupulis a la PNI dan PKI 1955.

Dengan demikian, dapat dikatakan terjadi suatu "pluralisme" yang moderat terhadap ideologi nasionalis selaku aliran politik Indonesia. Dapat saja terjadi pertukaran ataupun transaksi politik antara kalangan nasionalisme-populis dengan nasionalisme-borjuis ini. "Merger" politik relatif mudah dilakukan antara Demokrat, Golkar, dan Hanura di satu sisi dengan Gerindra dan PDIP di sisi lain.

Sementara itu, posisi aliran politik di kalangan partai Islam relatif lebih rumit. Bayang-bayang ormas NU dan Muhammadiyah masih cukup signifikan selama 5 tahun menjelang 2014. Ini dibuktikan dengan kemampuan organisasional kedua ormas tersebut dalam "menekan" laju suara PKS. Partai Islam apa pun relatif sulit mengembangkan diri jika tidak menjalin hubungan akrab dengan dua ormas ini.

Selain itu, kisaran aliran politik Islam pun tidak sesederhana seperti kesan yang ditunjukkan pemilu 1955. Tawaran ideologi Islam tidak sekadar hanya "modernis" dan "tradisional", tetapi meliputi pula "political Islam", "salafi" atau seperti yang ramai dilansir, "Islam transnasional." Yang terakhir ini melakukan competing dengan aliran-aliran politik Islam yang lebih dahulu berkembang di Indonesia. Kubu modernis direpresentasikan PAN dan PBB (yang harus ganti nama di pemilu 2014), kubu tradisional direpresentasikan PKB (yang harus membenahi struktur komando internalnya), sementara kubu transnasional direpresentasikan PKS (yang menghadapi counter dari ormas Islam besar Indonesia).

Sementara PPP sesungguhnya menempati posisi yang relatif "aman". PPP jarang sekali diidentifikasi menurut aliran politik Islam tertentu. Ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Kelebihannya, PPP dapat memainkan kartu selaku "basis penampungan" elemen-elemen yang kecewa dari PAN, PKB, PKS, ataupun PBB dan PBR. Ini bergantung pada sejauh mana kecerdikan elit PPP dalam merespon konflik-konflik internal yang melandari partai-partai Islam lain. Kekurangannya adalah, PPP seolah tanpa ideologi yang jelas. "Islam" selaku sebuah ideologi politik harus dimanifestasikan di tataran praksis. Dimensi praksis Islam seperti apa yang diajukan PPP ini pula yang relatif belum jelas. Akibatnya, PPP seperti melangkah gamang di belantara politik meraih konstituen politik nasional. Selain itu, PPP relatif jarang menampilkan figur-figur meritokrasi di jajaran kadernya, juga masalah "generasi pemimpin" baru di dalam tubuhnya.

Secara umum, koalisi partai-partai Islam seperti yang sering digagas masil lebih merupakan sebuah utopia ketimbang aplikasi praktis di lapangan politik. Varian ideologi Islam yang ada, pertentangan "luar" dan "dalam" Indonesia, tafsiran posisi Islam dalam politik, merupakan basis pertentangan antar partai-partai Islam. Ini pula mungkin yang membuat beberapa organisasi non partai seperti yang mengemban misi Islam "Arab Saudi", Hizbut Tahrir, JI, semakin mendapat tempat di sebagian umat Islam Indonesia ketimbang partai-partai Islam selaku muara kepentingan mereka.



tag:
seperti apa posisi partai politik indonesia prediksi sistem kepartaian indonesia koalisi ideologi partai penggabungan partai politik perpecahan

3 komentar:

Ketik komentar anda. Pada Beri komentar sebagai pilih Name/URL jika anda tak memiliki Google Account. Lalu klik Publikasikan.