Sistem Pemilu di Indonesia

71 komentar
Share:
Sistem pemilu di Indonesia tidak terlepas dari fungsi rekrutmen dalam sistem politik. Mengenai sistem pemilu Norris menjelaskan bahwa rekrutmen seorang kandidat oleh partai politik bergantung pada sistem pemilu yang berkembang di suatu negara. Di Indonesia, pemilihan legislatif (DPR, DPRD I, dan DPRD II) menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka. Lewat sistem semacam ini, partai-partai politik cenderung mencari kandidat yang populer sehingga punya elektabilitas yang tinggi di mata para pemilih. Hal ini pula yang mendorong banyak artis (sinetron, lawak, penyanyi) yang tergiur untuk bergabung ke dalam sebuah partai politik.


Selain artis, banyak partai politik merekrut academic-celebrity sebagai kandidat mereka.[1] Daftar terbuka memungkinkan seorang kandidat mendapat contrengan lebih banyak ketimbang calon lainnya dalam partai yang sama. Bagi partai politik, populernya seorang caleg membuat pilihan pemilih terfokus kepada partainya ketimbang kepada partai-partai politik lain.

Di Indonesia pula, undang-undang pemilu yang terakhir mensyaratkan setiap partai politik menyertakan minimal 30% kandidat perempuan. Hal ini membuka kemungkinan yang lebih besar bagi perempuan untuk menjadi legislator. Namun, di sisi lain partai politik sangat selektif terhadap caleg perempuan: Hanya caleg perempuan yang memenuhi kriteria tertentu (cantik, populer, akademik) yang benar-benar masuk ke dalam 30% kandidat partai mereka. Tingkat persaingan antar caleg perempuan lebih besar ketimbang antar caleg laki-laki.

Pemilihan umum merupakan mekanisme penting dalam sebuah negara, terutama yang menggunakan jenis sistem politik Demokrasi Liberal. Pemilihan Umum yang mendistribusikan perwakilan kepentingan elemen masyarakat berbeda ke dalam bentuk representasi orang-orang partai di parlemen. Sebab itu, pemilihan sebuah sistem pemilihan umum perlu disepakati bersama antara partai-partai politik yang terdaftar (yang sudah duduk di parlemen) dengan pemerintah.

Indonesia telah menyelenggarakan 9 kali pemilihan umum. Khususnya untuk pemilihan anggota parlemen (baik pusat maupun daerah) digunakan jenis Proporsional, yang kadang berbeda dari satu pemilu ke pemilu lain. Perbedaan ini akibat sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti jumlah penduduk, jumlah partai politik, trend kepentingan partai saat itu, dan juga jenis sistem politik yang tengah berlangsung.

Sebelum dilakukan pembahasan atas sistem pemilu yang pernah diterapkan di Indonesia, ada baiknya dijelaskan jenis-jenis sistem pemilu yang banyak dipakai di dunia. Penjelasan hanya dititikberatkan pada kategori-kategori umum dari setiap jenis sistem pemilu. Untuk melihat peta sistem pemilu, perhatikan bagan di bawah ini sebagai berikut :[2] 

--->pict<---Skema Jenis Sistem Pemilu 

Secara garis besar, sistem Mayoritas/Pluralitas menghendaki kemenangan partai atau calon legislatif yang memperoleh suara terbanyak. Calon legislatif atau partai dengan suara yang kalah otomatis tersingkir begitu saja. Varian dari sistem Mayoritas/Plularitas adalah First Past The Post, Two Round System, Alternative Vote, Block Vote, dan Party Block Vote.

Sistem proporsional biasanya diminati di negara-negara dengan sistem kepartaian Plural ataupun multipartai (banyak partai). Meskipun kalah di suatu daerah pemilihan, calon legislatif ataupun partai politik dapat mengakumulasikan suara dari daerah-daerah pemilihan lain, sehingga memenuhi kuota guna mendapatkan kursi. Varian sistem Proporsional adalah Proporsional Daftar dan Single Transferable Vote.

Sistem Mixed (campuran) merupakan pemaduan antara sistem Proporsional dengan Mayoritas/Pluralitas. Kedua sistem pemilu tersebut berjalan secara beriringan.  Hal yang diambil adalah ciri-ciri positif dari masing-masing sistem.  Varian dari sistem ini adalah Mixed Member Proportional dan Parallel.

Sistem Other/Lainnya adalah sistem-sistem pemilu yang tidak termasuk ke dalam 3 sistem sebelumnya. Varian dari sistem lainnya ini adalah Single No Transferable Vote (SNTV), Limited Vote, dan Borda Count

Pemilu 1955

Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang diadakan oleh Republik Indonesia. Pemilu ini merupakan reaksi atas Maklumat Nomor X/1945 tanggal 3 Nopember 1945 dari Wakil Presiden Moh. Hatta, yang menginstruksikan pendirian partai-partai politik di Indonesia. Pemilu pun – menurut Maklumat – harus diadakan secepat mungkin. Namun, akibat belum siapnya aturan perundangan dan logistik (juga kericuhan politik dalam negeri seperti pemberontakan), Pemilu tersebut baru diadakan tahun 1955 dari awalnya direncanakan Januari 1946.

Landasan hukum Pemilu 1955 adalah Undan-undang Nomor 7 tahun 1953 yang diundangkan 4 April 1953. Dalam UU tersebut, Pemilu 1955 bertujuan memilih anggota bikameral: Anggota DPR dan Konstituante (seperti MPR). Sistem yang digunakan adalah proporsional. Menurut UU nomor 7 tahun 1953 tersebut, terdapat perbedaan sistem bilangan pembagi pemilih (BPP) untuk anggota konstituante dan anggota parlemen. Perbedaan-perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:[3]
  • Jumlah anggota konstituante adalah hasil bagi antara total jumlah penduduk Indonesia dengan 150.000 dibulatkan ke atas;
  • Jumlah anggota konstituante di masing-masing daerah pemilihan adalah hasil bagi antara total penduduk WNI di masing-masing wilayah tersebut dengan 150.000; Jumlah anggota konstituante di masing-masing daerah pemilihan adalah bilangan bulat hasil pembagian tersebut; Jika kurang dari 6, dibulatkan menjadi 6; Sisa jumlah anggota konstituante dibagikan antara daerah-daerah pemilihan lainnya, seimbang dengan jumlah penduduk warganegara masing-masing;
  • Jika dengan cara poin ke dua di atas belum mencapai jumlah anggota konstituante seperti di poin ke satu, kekurangan anggota dibagikan antara daerah-daerah pemilihan yang memperoleh jumlah anggota tersedikit, masing-masing 1, kecuali daerah pemilihan yang telah mendapat jaminan 6 kursi itu
  • Penetapan jumlah anggota DPR seluruh Indonesia adalah total jumlah penduduk Indonesia dibagi 300.000 dan dibulatkan ke atas;
  • Jumlah anggota DPR di masing-masing daerah pemilihan adalah hasil bagi antara total penduduk WNI di masing-masing wilayah tersebut dengan 300.000; Jumlah anggota DPR di masing-masing daerah pemilihan adalah bilangan bulat hasil pembagian tersebut; Jika kurang dari 3, dibulatkan menjadi 3; Sisa jumlah anggota DPR dibagikan antara daerah-daerah pemilihan lainnya, seimbang dengan jumlah penduduk warganegara masing-masing;
  • Jika dengan cara poin ke lima di atas belum mencapai jumlah anggota DPR seperti di poin ke empat, kekurangan anggota dibagikan antara daerah-daerah pemilihan memperoleh jumlah anggota tersedikit, masing-masing 1, kecuali daerah pemilihan yang telah mendapat jaminan 3 kursi itu.


Pemilu 1955, sebab itu, ada dua putaran. Pertama untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 September 1955.[4] Kedua untuk memilih anggota Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Pemilu untuk memilih anggota DPR diikuti 118 parpol atau gabungan atau perseorangan dengan total suara 43.104.464 dengan 37.785.299 suara sah. Sementara itu, untuk pemilihan anggota Konstituante, jumlah suara sah meningkat menjadi 37.837.105 suara. 

Pemilu 1971

Pemilu 1971 diadakan tanggal 3 Juli 1971. Pemilu ini dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan Undang-undang Nomor 16 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Pemilu ditujukan memilih 460 anggota DPR dimana 360 dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat sementara 100 orang diangkat dari kalangan angkatan bersenjata dan golongan fungsional oleh Presiden.

Untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD digunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar. Pemilu diadakan di 26 provinsi Indonesia.[5] Rakyat pemilih mencoblos tanda gambar partai. Untuk memilih anggota DPR daerah pemilihannya adalah Daerah Tingkat I (provinsi) dan sekurang-kurangnya 400.000 penduduk memiliki satu orang wakil dengan memperhatikan bahwa setiap provinsi minimal memiliki wakil minimal sejumlah daerah tingkat II (kabupaten/kota) di wilayahnya. Setiap daerah tingkat II minimal punya satu orang wakil.

Dalam Pemilu 1971, total pemilih terdaftar adalah 58.179.245 orang dengan suara sah mencapai 54.699.509 atau 94% total suara.[6] Dari total 460 orang anggota parlemen yang diangkat presiden, 75 orang berasal dari angkatan bersenjata sementara 25 dari golongan fungsional seperti tani, nelayan, agama, dan sejenisnya. Dari ke-25 anggota golongan fungsional kemudian bergabung dengan Sekber Golkar sehingga kursi Golkar meroket hingga ke angka 257 (dari 232 ditambah 25). Dari 460 orang anggota parlemen, jumlah anggota berjenis kelamin laki-laki 426 dan perempuan 34 orang.

Pemilu 1977

Dasar hukum Pemilu 1977 adalah Undang-undang No. 4 Tahun 1975.[7] Pemilu ini diadakan setelah fusi partai politik dilakukan pada tahun 1973. Sistem yang digunakan pada pemilu 1977 serupa dengan pada pemilu 1971 yaitu sistem proporsional dengan daftar tertutup. Pemilu 1977 diadakan secara serentak tanggal 2 Mei 1977. Pemilu 1977 ditujukan guna memiliki parlemen unicameral yaitu DPR di mana 360 orang dipilih lewat pemilu ini sementara 100 orang lainnya diangkat oleh Presiden Suharto.

Persyaratan untuk ikut serta sebagai pemilih adalah berusia sekurangnya 17 tahun atau pernah menikah, kecuali mereka yang menderita kegilaan, eks PKI ataupun organisasi yang berkorelasi dengannya, juga narapidana yang terkena pidana kurung minimal 5 tahun tidak diperbolehkan ikut serta. Sementara itu, kandidat yang boleh mencalonkan diri sekurang berusia 21 tahun, lancar berbahasa Indonesia, mampu baca-tulis latin, sekurangnya lulusan SMA atau sederajat, serta loyal kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Voting dilakukan di 26 provinsi dengan sistem proporsional daftar partai (party list system).[8] 

Jumlah pemilih yang terdaftar 70.662.155 orang sementara yang menggunakan hak pilihnya 63.998.344 orang atau meliputi 90,56%. Sekber Golkar beroleh suara 39.750.096 (62,11%) dan memperoleh 232 kursi. PPP beroleh suara 18.743.491 (29,29%) dan memperoleh 99 kursi. PDI beroleh 5.504.757 suara (8,60%) dan memperoleh 29 kursi. Sementara itu, kursi jatah ABRI adalah 75 kursi dan golongan fungsional 25 kursi. Golongan fungsional lalu menggabungkan diri ke dalam sekber Golkar sehingga kursi untuk Golkar bertambah menjadi 257 kursi. Anggota parlemen laki-laki 426 orang sementara perempuan 34 orang (7,40%). 

Pemilu 1982

Pemilu 1982 diadakan tanggal 4 Mei 1982. Tujuannya sama seperti Pemilu 1977 di mana hendak memilih anggota DPR (parlemen). Hanya saja, komposisinya sedikit berbeda. Sebanyak 364 anggota dipilih langsung oleh rakyat, sementara 96 orang diangkat oleh presiden. Pemilu ini dilakukan berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 1980.[9] 

Voting dilakukan di 27 daerah pemilihan berdasarkan sistem Proporsional dengan Daftar Partai (Party-List System). Partai yang beroleh kursi berdasarkan pembagian total suara yang didapat di masing-masing wilayah pemilihan dibagi electoral quotient di masing-masing wilayah. Jumlah total pemilih terdaftar adalah 82.132.263 orang dengan jumlah suara sah mencapai 74.930.875 atau 91,23%. Golkar beroleh 48.334.724 suara (58,44%) sehingga berhak untuk mendapat 246 kursi parlemen. PPP beroleh 20.871.880 suara (25,54%) sehingga berhak untuk mendapat 94 kursi parlemen. PDI beroleh 5.919.702 suara (7,24%) sehingga berhak mendapat 24 kursi parlemen. Anggota DPR yang diangkat Presiden Suharto berasal dari ABRI sejumlah 75 orang dan golongan fungsional sebanyak 21 orang. Golongan fungsional lalu bergabung dengan Golkar sehingga kursi parlemen Golkar naik menjadi 267 kursi.[10] Dari 360 anggota parlemen, yang berjenis kelamin laki-laki sejumlah 422 dan perempuan 38 orang.

Pemilu 1987

Pemilu 1987 diadakan tanggal 23 April 1987. Tujuan pemilihan sama dengan pemilu sebelumnya yaitu memilih anggota parlemen. Total kursi yang tersedia adalah 500 kursi. Dari jumlah ini, 400 dipilih secara langsung dan 100 diangkat oleh Presiden Suharto. Sistem Pemilu yang digunakan sama seperti pemilu sebelumnya, yaitu Proporsional dengan varian Party-List.

Total pemilih yang terdaftar adalah sekitar 94.000.000 dengan total suara sah mencapai 85.869.816 atau 91,30%.[11] Golkar beroleh 62.783.680 suara (73,16%) sehingga berhak atas 299 kursi parlemen. PPP beroleh 13.701.428 suara (15,97%) sehingga berhak atas 61 kursi parlemen. PDI beroleh 9.384.708 suara (10,87%) sehingga berhak atas 40 kursi parlemen. Jumlah anggota parlemen dari ABRI yang diangkat Presiden Suharto berjumlah 75 orang (kursi) sementara dari golongan fungsional 25 orang (kursi).  Jumlah anggota parlemen yang berjenis kelamin laki-laki adalah 443 sementara yang perempuan 57 orang. Sementara itu, jumlah anggota parlemen berusia 21-30 tahun adalah 5 orang, 31-40 tahun 38 orang, 41-50 tahun 173 orang, 51-60 tahun 213 orang, 61-70 tahun 70 orang, dan 71-80 tahun 1 orang.

Pemilu 1992

Pemilu 1992 diadakan tanggal 9 Juni 1992 dengan dasar hukum Sistem Pemilu yang digunakan sama seperti pemilu sebelumnya yaitu Proporsional dengan varian Party-List. Tujuan Pemilu 1992 adalah memilih secara langsung 400 kursi DPR. Total pemilih yang terdaftar adalah 105.565.697 orang dengan total suara sah adalah 97.789.534.[12]  Untuk hasil Pemilu 1992, Golkar beroleh 66.599.331 suara (68,10%) sehingga berhak atas 282 kursi parlemen. PPP beroleh 16.624.647 suara (17,01%) sehingga berhak atas 62 kursi parlemen. PDI beroleh 14.565.556 suara (10,87%) sehingga berhak atas 56 kursi parlemen. Presiden Suharto mengangkat 75 orang (kursi) untuk ABRI dan 25 orang (kursi) untuk golongan fungsional.

Komposisi anggota DPR totalnya adalah 500 orang. Dari jumlah tersebut yang berjenis kelamin laki-laki adalah 439 orang sementara perempuan 61 orang. Di sisi lain, kisaran usia anggota DPR ini adalah 21-30 tahun 3 orang; 31-40 tahun 45 orang; 41-50 tahun 144 orang; 51-65 tahun 287 orang; dan di atas 65 tahun 21 orang.

Pemilu 1997

Pemilu 1997 merupakan Pemilu terakhir di masa administrasi Presiden Suharto. Pemilu ini diadakan tanggal 29 Mei 1997. Tujuan pemilu ini adalah memilih 424 orang anggota DPR. Sistem pemilu yang digunakan adalah Proporsional dengan varian Party-List. Pada tanggal 7 Maret 1997, sebanyak 2.289 kandidat (caleg) telah disetujui untuk bertarung guna memperoleh kursi parlemen.[13] Hasil Pemilu 1997 adalah Golkar beroleh 84.187.907 suara (74,51%) sehingga berhak atas 325 kursi parlemen. PPP beroleh 25.340.028 suara (22,43%) sehingga berhak atas 89 kursi parlemen. PDI beroleh 3.463.225 suara (3,06%) sehingga berhak atas 11 kursi parlemen. Anggota parlemen yang diangkat Presiden Suharto hanya dari ABRI saja yaitu 75 orang (kursi). Total anggota parlemen 500 orang.

Pemilu 1997 ini menuai sejumlah protes. Di Kabupaten Sampang, Madura, puluhan kotak suara dibakar massa oleh sebab kecurangan Pemilu dianggap sudah keterlaluan. Sementara itu, PDI mengalami penurunan suara signifikan akibat intervensi pemerintah terhadap kepemimpinan partai. Megawati Sukarnoputri dihabisi secara politik dengan cara pemerintah mendukung pimpinan tandingan Suryadi dan Fatimah Ahmad.

Dari 500 anggota DPR, yang berjenis kelamin laki-laki adalah 443 orang sementara perempuan adalah 57 orang. Distribusi anggota DPR yang berusia 21-30 tahun 3 orang; 31-40 tahun 51 orang; 41-50 tahun 134 orang; 51-65 orang 310 orang; dan di atas 65 tahun 2 orang.

Pemilu 1999

Pemilu 1999 adalah pemilu pertama pasca kekuasaan presiden Suharto. Pemilu ini diadakan di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Pemilu ini terselenggara di bawah sistem politik Demokrasi Liberal. Artinya, jumlah partai peserta tidak lagi dibatasi seperti pemilu-pemilu lalu yang hanya terdiri dari Golkar, PPP, dan PDI.

Sebelum menyelenggarakan Pemilu, pemerintahan B.J. Habibie mengajukan tiga rancangan undang-undang selaku dasar hukum dilangsungkannya pemilu 1999, yaitu RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilu, dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Ketiga RUU ini diolah oleh Tim Tujuh yang diketuai Profesor Ryaas Rasyid dari Institut Ilmu Pemerintahan. Setelah disetujui DPR, barulah pemilu layak dijalankan. Pemilu 1999 diadakan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Sesuai pasal 1 ayat (7) pemilu 1999 dilaksanakan dengan menggunakan sistem proporsional berdasarkan stelsel daftar dengan varian Roget.[14] 

Dalam pemilihan anggota DPR, daerah pemilihannya (selanjutnya disingkat Dapil) adalah Dati I (provinsi), pemilihan anggota DPRD I dapilnya Dati I (provinsi) yang merupakan satu daerah pemilihan, sementara pemilihan anggota DPRD II dapilnya Dati II yang merupakan satu daerah pemilihan. Jumlah kursi anggota DPR untuk tiap daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk Dati I dengan memperhatikan bahwa Dati II minimal harus mendapat 1 kursi yang penetapannya dilakukan oleh KPU.

Undang-undang Nomor 3 tahun 1999 juga menggariskan bahwa jumlah kursi DPRD I minimal 45 dan maksimal 100 kursi. Jumlah kursi tersebut ditentukan oleh besaran penduduk. Provinsi dengan jumlah penduduk hingga 3.000.000 jiwa mendapat 45 kursi. Provinsi dengan jumlah penduduk 3.000.001 – 7.000.000 mendapat 55 kursi. Provinsi dengan jumlah penduduk 5.000.001 – 7.000.000 mendapat 65 kursi. Provinsi dengan jumlah penduduk 7.000.001 – 9.000.000 mendapat 75 kursi. Provinsi dengan jumlah penduduk 9.000.001 – 12.000.000 mendapat 85 kursi. Sementara itu, provinsi dengan jumlah penduduk di atas 12.000.000 mendapat 100 kursi.

Undang-undang juga mengamanatkan bahwa untuk Dati II (kabupaten/kota) minimal mendapat 1 kursi untuk anggota DPRD I lewat penetapan KPU. Dati II berpenduduk hingga 100.000 mendapat 20 kursi. Dati II berpenduduk 100.001 – 200.000 mendapat 25 kursi. Dati II berpenduduk 200.001 – 300.000 mendapat 30 kursi. Dati II berpenduduk 300.001 – 400.000 mendapat 35 kursi. Dati II berpenduduk 400.001 – 500.000 mendapat 40 kursi. Sementara itu, untuk Dati II berpenduduk di atas 500.000 mendapat 45 kursi. Setiap kecamatan minimal harus diwakili oleh 1 kursi di DPRD II. KPU adalah pihak yang memutuskan penetapan perolehan jumlah kursi.

Jumlah partai yang terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM adalah 141 partai, sementara yang lolos verifikasi untuk ikut Pemilu 1999 adalah 48 partai. Pemilu 1999 diadakan tanggal 7 Juni 1999. Namun, tidak seperti pemilu-pemilu sebelumnya, Pemilu 1999 mengalami hambatan dalam proses perhitungan suara. Terdapat 27 partai politik yang tidak bersedia menandatangani berkas hasil pemilu 1999 yaitu: Partai Keadilan, PNU, PBI, PDI, Masyumi, PNI Supeni, Krisna, Partai KAMI, PKD, PAY, Partai MKGR, PIB, Partai SUNI, PNBI, PUDI, PBN, PKM, PND, PADI, PRD, PPI, PID, Murba, SPSI, PUMI, PSP, dan PARI.[15] 

Karena penolakan 27 partai politik ini, KPU menyerahkan keputusan kepada Presiden. Presiden menyerahkan kembali penyelesaian persoalan kepada Panitia Pengawas Pemilu (selanjutnya disingkat Panwaslu. Rekomendasi Panwaslu adalah, hasil Pemilu 1999 sudah sah, ditambah kenyataan partai-partai yang menolak menandatangani hasil tidak menyertakan point-point spesifik keberatan mereka. Sebab itu, Presiden lalu memutuskan bahwa hasil Pemilu 1999 sah dan masyarakat mengetahui hasilnya tanggal 26 Juli 1999.

Masalah selanjutnya adalah pembagian kursi. Sistem Pemilu yang digunakan adalah Proporsional dengan varian Party-List. Masalah yang muncul adalah pembagian kursi sisa. Partai-partai beraliran Islam melakukan stembus-accord (penggabungan sisa suara) menurut hitungan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) hanya beroleh 40 dari 120 kursi. Di sisi lain, 8 partai beraliran Islam yang melakukan stembus-accord tersebut mengklaim mampu memperoleh 53 dari 120 kursi sisa.

Perbedaan pendapat ini lalu diserahkan PPI kepada KPU. KPU, di depan seluruh partai politik peserta pemilu 1999 menyarankan voting. Voting ini terdiri atas dua opsi. Pertama, pembagian kursi sisa dihitung dengan memperhatikan suara stembus-accord. Kedua, pembagian tanpa stembus-accord. Hasilnya, 12 suara mendukung opsi pertama, dan 43 suara mendukung opsi kedua. Lebih dari 8 partai melakukan walk-out. Keputusannya, pembagian kursi dilakukan tanpa stembus-accord. Penyelesaian sengketa hasil pemilu dan perhitungan suara ini masih dilakukan oleh badan-badan penyelenggara pemilu karena Mahkamah Konstitusi belum lagi terbentuk.

Total jumlah suara partai yang tidak menghasilkan kursi 9.700.658 atau meliputi 9,17% suara sah. Hasil ini diperoleh dengan menerapkan sistem pemilihan Proporsional dengan Varian Roget. Dalam sistem ini, sebuah partai memperoleh kursi seimbang dengan suara yang diperolehnya di daerah pemilihan, termasuk perolehan kursi berdasarkan the largest remainder (sisa kursi diberikan kepada partai-partai yang  punya sisa suara terbesar).

Perbedaan antara Pemilu 1999 dengan Pemilu 1997 adalah bahwa pada Pemilu 1999 penetapan calon terpilih didasarkan pada rangking perolehan suara suatu partai di daerah pemilihan. Jika sejak Pemilu 1971 calon nomor urut pertama dalam daftar partai otomatis terpilih bila partai itu mendapat kursi, maka pada Pemilu 1999 calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbesar atau terbanyak dari daerah di mana seseorang dicalonkan. Contohnya, Caleg A meski berada di urutan terbawah daftar caleg, jika dari daerahnya ia dan partainya mendapatkan suara terbesar, maka dia-lah yang terpilih. Untuk penetapan caleg terpilih berdasarkan perolehan suara di Daerah Tingkat II (kabupaten/kota), Pemilu 1999 ini sama dengan metode yang digunakan pada Pemilu 1971.

Dari total 500 anggota DPR yang dipilih, sebanyak 460 orang berjenis kelamin laki-laki dan hanya 40 orang yang berjenis kelamin perempuan. Sebab itu, persentase anggota DPR yang berjenis kelamin perempuan hanya meliputi 8% dari total.

Pemilu 2004

Pemilu 2004 merupakan sejarah tersendiri bagi pemerintah dan rakyat Indonesia. Di pemilu 2004 ini, untuk pertama kali rakyat Indonesia memilih presidennya secara langsung. Pemilu 2004 sekaligus membuktikan upaya serius mewujudkan sistem pemerintahan Presidensil yang dianut oleh pemerintah Indonesia.

Pemilu 2004 menggunakan sistem pemilu yang berbeda-beda, bergantung untuk memilih siapa. Dalam pemilu 2004, rakyat Indonesia memilih presiden, anggota parlemen (DPR, DPRD I, dan DPRD II), serta DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Untuk ketiga maksud pemilihan tersebut, terdapat tiga sistem pemilihan yang berbeda.

Sistem pemilu yang digunakan adalah Proporsional dengan Daftar Calon Terbuka. Proporsional Daftar adalah sistem pemilihan mengikuti jatah kursi di tiap daerah pemilihan. Jadi, suara yang diperoleh partai-partai politik di tiap daerah selaras dengan kursi yang mereka peroleh di parlemen.

Untuk memilih anggota parlemen, digunakan sistem pemilu Proporsional dengan varian Proporsional Daftar (terbuka). Untuk memilih anggota DPD, digunakan sistem pemilu Lainnya, yaitu Single Non Transverable Vote (SNTV). Sementara untuk memilih presiden, digunakan sistem pemilihan Mayoritas/Pluralitas dengan varian Two Round System (Sistem Dua Putaran). 

Pemilihan Legislatif. Mekanisme pengaturan pemilihan anggota parlemen ini ada di dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2003. Untuk kursi DPR, dijatahkan 550 kursi. Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi atau bagian-bagian provinsi.[16] Untuk kursi di DPRD I berlaku ketentuan berikut:[17] (1) daerah pemilihan DPRD I adalah kabupaten atau kota atau gabungan kabupaten/kota; (2) provinsi berpenduduk sampai dengan 1 juta mendapat 35 kursi; (3) provinsi berpenduduk > 1 juta sampai dengan 3 juta, beroleh 45 kursi; (4) provinsi berpenduduk > 3 juta sampai dengan 5 juta, beroleh 55 kursi; (5) provinsi berpenduduk > 5 juta sampai dengan 7 juta, beroleh 65 kursi; (6) provinsi berpenduduk > 7 juta sampai dengan 9 juta, beroleh 75 kursi; (7) provinsi berpenduduk > 9 juta sampai dengan 12 juta, beroleh 85 kursi; dan (8) provinsi berpenduduk > 12 juta beroleh 100 kursi.

Sementara itu, untuk DPRD II (Kota/Kabupaten) berlaku ketentuan:[18] (1) Daerah pemilihan DPRD II adalah kecamatan atau gabungan kecamatan; (2) Kabupaten atau kota berpenduduk sampai dengan 100 ribu beroleh 20 kursi; (3) Kabupaten atau kota berpenduduk > 100 ribu sampai dengan 300 ribu beroleh 25 kursi; (4) Kabupaten atau kota berpenduduk > 300 ribu sampai dengan 400 ribu beroleh 35 kursi; (5) Kabupaten atau kota berpenduduk > 400 ribu sampai dengan 500 ribu beroleh 40 kursi, dan (6) Kabupaten atau kota berpenduduk > 500 ribu beroleh 45 kursi. 
Dengan demikian, pada Pemilu 2004, total kursi untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II sebagai berikut: (1) Kursi DPR     memperebutkan 550 kursi; (2) Kursi DPRD I memperbutkan 1.780 kursi; dan (3) Kursi DPRD II memperbutkan 13.665 kursi. 

Sistem Proporsional dicirikan adanya Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Bilangan ini berbeda antar satu daerah dengan daerah lain, bergantung pada jumlah total penduduknya. Cara pembagian BPP bagi setiap partai politik dibagi ke dalam dua tahap. Tahap pertama terdiri atas proses-proses: (1) menghitung total suara sah masing-masing parpol; (2) menghitung BPP dengan cara total suara sah masing-masing parpol dibagi jumlah kursi yang diperebutkan di daerah tersebut; (3) menghitung suara sah tiap parpol dibagi dengan BPP; (4) parpol yang suaranya melebihi BPP otomatis langsung mendapat kursi, dan (5) Parpol yang suaranya melebihi BPP tetapi belum cukup untuk kursi jadi beroleh sisa suara.

Setelah perhitungan tahap pertama selesai dilakukan, lalu dilanjutkan oleh tahap kedua, yang proses-prosesnya terdiri atas: (1) Kursi yang belum habis dibagi pada tahap 1 kembali dihitung; (2) Sisa suara diberikan kepada parpol satu per satu bergantung suara terbanyak; (3) Setelah kursi habis dibagikan dan sisa suara masih ada, sisa suara itu dianggap hangus, dan (4) Stembus accord tidak diperkenankan. Contoh perhitungan suara sebagai berikut:

Daerah pemilihan XYZ memiliki jatah 10 kursi untuk parlemen. Total suara sah yang dihasilkan pemilu 12.000.000. Maka BPP untuk daerah XYZ adalah : 

--->pict<--- Penentuan BPP 

Jadi, BPP untuk daerah pemilihan XYZ adalah 470.000.

Hasil Pemilu Daerah Pemilihan XYZ sebagai berikut :
  • Partai Mawar       = 5.000.000
  • Partai Melati        = 1.500.000
  • Partai Anggrek    = 2.500.000
  • Partai Jamur         = 7.100.000
  • Partai Kikil           = 2.700.000 
Maka perhitungan suara daerah XYZ adalah : 

--->pict<--- Contoh Perhitungan Suara 

Setelah kursi yang diperoleh tersedia, masing-masing parpol menentukan caleg terpilih melalui Daftar Terbuka untuk menduduki kursi-kursi tersebut. Langkah penentuan caleg sebagai berikut: (1) Melihat hasil perhitungan perolehan suara setiap caleg; (2) Caleg yang beroleh suara mencapai BPP langsung ditetapkan sebagai calon terpilih; dan (3) Caleg yang tidak mencapai BPP tidak beroleh kursi, parpol lalu menetapkan caleg terpilih berdasar nomor urut si caleg dalam daftar parpol di daerah tersebut. 

Pemilihan DPD. Pemilu 2004 mengaplikasikan hasil Amandemen UUD 1945 dalam mana parlemen terdiri atas rencana bikameralisme. Kamar pertama adalah DPR (di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota  DPRD I, dan DPRD II). Sementara itu, kamar kedua adalah DPD. Anggota DPD nantinya akan menjadi anggota MPR bersama-sama dengan DPR. Anggota DPD juga akan menggantikan posisi Fraksi Utusan Golongan dan Fraksi TNI dan Polri yang selama ini tidak dipilih melalui mekanisme Pemilihan Umum. 

Tugas spesifik dari anggota DPD adalah membahas dan mempertimbangkan penyusunan RUU yang berkaitan dengan: (1) pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; (2) Pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lain; dan (3) RUU lain yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Tugas lainnya adalah mengawasi pelaksanaan UU yang berkaitan dengan ketiga poin-poin yang telah disebut tadi. 

Daerah pemilihan anggota DPD adalah provinsi dan setiap provinsi memiliki empat kursi DPD dengan sistem Single Non Transferable Vote (SNTV). Mekanisme pemilihan anggota DPD di Pemilu 2004 sebagai berikut: (1) Pemilih mencoblos satu calon anggota DPD yang nama dan fotonya tercantum di ballot; (2) Empat calon anggota DPD yang beroleh suara terbanyak otomatis menjadi anggota DPD dari provinsi tersebut; dan (3) Jika terdapat calon dengan urutan suara keempat yang beroleh suara sama, maka calon dengan persebaran suara yang lebih merata di tiap daerah yang jadi pemenang. 

Pemilihan Presiden. Sistem yang digunakan adalah Two Round System, di mana pemilihan presiden akan diadakan dua putaran. Putaran pertama seluruh pasangan (capres-cawapres) yang ada bertarung untuk memperoleh mayoritas 50% plus 1. Jika di dalam putaran pertama ada di antara pasangan capres-cawapres yang beroleh suara > 50% dengan sedikitnya 20% suara di setiap dari setengah jumlah provinsi yang ada di Indonesia, maka pasangan tersebut otomatis menang.  Namun, jika tidak ada satu pun pasangan yang memenuhi syarat tersebut, maka diadakan pemilu putaran kedua. Putaran kedua menghendaki pasangan capres-cawapres yang beroleh suara terbanyak otomatis terpilih selaku presiden dan wakil presiden Republik Indonesia.

Dalam Pemilu 2004, terdapat lima pasangan yang maju bersaing menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Pasangan-pasangan tersebut adalah Susilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla, Megawati Sukarnoputri-Hasyim Muzadi, Wiranto-Solahuddin Wahid, Amien Rais-Siswono Yudhohusodo, dan Hamzah Haz-Agum Gumelar.  Dalam putaran pertama tanggal 5 Juli 2004, total suara pemilih yang valid adalah 118.656.868. Setelah dihitung voting diperoleh hasil sebagai berikut:[19] 

Tabel 6 Rekap Hasil Pilpres 2004 Putaran 1

Pasangan Susilo Bambang Yudhoyo–Yusuf Kalla menduduki posisi teratas dengan meraih 33,674% suara. Pasangan Megawati Sukarnoputri–Hasyim Muzadi meraih posisi kedua dengan mendapat 26,602% suara. Kedua pasangan tersebut tidak beroleh suara > 50% serta beroleh suara 20% di setengah jumlah provinsi Indonesia. Sebab itu, putaran kedua harus dilaksanakan. Hasil putaran kedua tanggal 20 September 2004 adalah sebagai berikut  :[20] 

--->pict<--- Rekap Hasil Pilpres 2004 Putaran 2 

Melalui hasil di atas, dapat dipastikan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono–Yusuf Kalla menang dalam putaran kedua. Otomatis, pasangan tersebut menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2004–2009. Melalui hasil ini, posisi presiden dan wakil presiden menjadi lebih kuat ketimbang posisi presiden Abdurrahman Wahid yang diturunkan di tengah jalan melalui kekuatan parlemen. Kekuatan posisi Susilo Bambang Yudhoyono – Yusuf Kalla akibat pasangan ini dipilih langsung oleh rakyat, dan mereka habis masa jabatan sesuai rencana. 

Pemilu 2009

Pemilu 2009 dilaksanakan menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 2008.[21] Jumlah kursi DPR ditetapkan sebesar 560 di mana daerah dapil anggota DPR adalah provinsi atau bagian provinsi. Jumlah kursi di tiap dapil yang diperebutkan minimal tiga dan maksimal sepuluh kursi. Ketentuan ini berbeda dengan Pemilu 2004.  

Pemilihan Legislatif. Menurut Pasal 23 Undang-undang Nomor 10 tahun 2008, jumlah kursi untuk anggota DPRD Provinsi minimal tiga puluh lima dan maksimal seratus kursi. Jumlah ini ditentukan melalui perhitungan jumlah penduduk wilayah provinsi masing-masing dimana: (1) provinsi berpenduduk minimal 1.000.000 mendapat alokasi 35 kursi; (2) provinsi berpenduduk 1.000.000–3.000.000 mendapat alokasi 45 kursi; (3) provinsi berpenduduk 3.000.000–5.000.000 mendapat alokasi 55 kursi; (4) provinsi berpenduduk 5.000.000–7.000.000 mendapat alokasi 65 kursi; (5) provinsi berpenduduk 7.000.000–9.000.000 mendapat alokasi 75 kursi; (6) provinsi berpenduduk 9.000.000–11.000.000 mendapat alokasi 85 kursi; dan (7) provinsi berpenduduk di atas 11.000.000 mendapat alokasi 100 kursi. Selanjutnya pasal 24 undang-undang ini menyebutkan bahwa daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi adalah kabupaten atau kota atau gabungan kabupaten atau kota di mana jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sama dengan pemilu 2004.

Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten atau kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan yang jumlahnya sama seperti pemilu 2004. Jumlah kursi DPRD kabupaten atau kota paling sedikit 20 dan paling banyak 50 kursi, yang besaran kursinya ditentukan oleh: (1) wilayah berpenduduk hingga 100.000 mendapat alokasi 20 kursi; (2) wilayah berpenduduk 100.000–200.000 mendapat alokasi 25 kursi; (3) wilayah berpenduduk 200.000–300.000 mendapat alokasi 30 kursi; (4) wilayah berpenduduk 300.000–400.000 mendapat alokasi 35 kursi; (5) wilayah berpenduduk 400.00–500.000 mendapat alokasi 40 kursi; (6) wilayah berpenduduk 500.000–1.000.000 mendapat alokasi 45 kursi; (7) wilayah berpenduduk > 1.000.000 mendapat alokasi 50 kursi.  

Pemilihan DPD. Untuk pemilihan anggota DPD ditetapkan 4 kursi bagi setiap provinsi. Provinsi adalah daerah pemilihan untuk anggota DPD. Dan dengan demikian dengan total provinsi sejumlah 33, jumlah anggota DPD Indonesia adalah 132 orang. Sistem pemilihan untuk anggota DPD menggunakan Single Non Transferable Vote (SNTV).

Pemilu 2009 masih menggunakan sistem yang mirip dengan Pemilu 2004. Namun, electoral threshold dinaikkan menjadi 2,5%. Artinya, partai-partai politik tatkala masuk ke perhitungan kursi caleg hanya dibatasi bagi yang berhasil mengumpulkan komposisi suara di atas 2,5%. Pemilu ini pun mirip dengan Pemilu 1999 di mana 48 partai ikut berlaga dalam kompetisi dagang janji ini.

Pemilihan Presiden. Pemilu Presiden tahun 2009 menggunakan Two Round System. Artinya, jika pada putaran pertama tidak terdapat pasangan yang menang 50 plus 1 atau merata persebaran suara di lebih dari setengah daerah pemilihan maka konsekuensinya harus diadakan putaran kedua. Untungnya, dana negara tidak terbuang sia-sia karena pemilu Presiden 2009 ini cuma berlangsung satu putaran saja. Pilpres yang direkapitulasi oleh KPU pada 22 – 4  Juli 2009 ini diikuti oleh tiga pasang calon yaitu: (1) Megawati–Prabowo aka MegaPro; (2) SBY–Boediono aka SBY Berbudi; dan (3) Jusuf Kalla–Wiranto aka JK Win. Hasil Pilpres resmi KPU menghasilkan data berikut:
  • Megawati–Prabowo (32.548.105 atau 26,79%)
  • SBY–Boediono (73.874.562 atau 60,80%)
  • JK–Wiranto (15.081.814 atau 12.41%) 
Dengan demikian, pasangan SBY-Boediono keluar sebagai pemenang Pemilihan Presiden tahun 2009 dan sah untuk mengatur administrasi negara kesatuan Republik Indonesia dari 2009 hingga 2014.


[1] Academic-celebrity adalah kalangan intelektual yang sering tampil di pesawat televisi untuk menjadi narasumber suatu fenomena politik. Akibat seringnya mereka tampil, publik diprediksi akan mengenal mereka. Partai yang merekrut mereka punya dua keuntungan yaitu popularitas dan modal intelektual.
[2] Andrew Reynolds, et.al., Electoral System Design: The New International IDEA Handbook, (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2005) p.9-14. Penjelasan teoritis mengenai masing-masing tipe sistem pemilihan umum mengacu pada sumber ini.
[3] Undang-undang No.7/1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal yang dikutip adalah pasal 32 dan 33.
[4] Bali Post, Dari Pemilu ke Pemilu, www.balipost.co.id/balipostcetaK/2004/3/12/n5.htm. Putaran ini bukan berarti Two Round System.
[5] www.ipu.org Lihat juga UU No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.
[6] ibid.
[7] Undang-undang No. 4 tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.
[8] www.ipu.org . Daftar partainya tertutup, artinya pemilih hanya memilih partai bukan orang dalam partai. Angka-angka selanjutnya menggunakan sumber ini.
[9] Undang-undang No. 2 tahun 1980 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badang Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1975.
[10] www.ipu.org. Angka-angka menggunakan sumber ini.
[11] Ibid. Angka-angka menggunakan sumber ini.
[12] Ibid. Angka-angka menggunakan sumber ini.
[13] Ibid. Angka-angka menggunakan sumber ini.
[14] Pasal 1 ayat (7) Undang-undang No. 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
[15] www.kpu.go.id
[16] Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 46, 47 dan 48.
[17] ibid. Pasal 49.
[18] ibid. Pasal 50.
[19] Leonard Sebastian, Indonesia’s Historic First Presidential Elections,  (UNISCI Discussion Papers, Octubre de 2004) p.4.
[20] The Carter Center 2004 Indonesia Election Report,  June, 2005, (Atlanta : The Carter Center, 2004) p.63.
[21] Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

tags:
jenis-jenis pemilihan umum indonesia sejarah pemilu indonesia 1955 1987 2004 sistem pemilu indonesia aturan pemilu proporsional distrik pemilihan dpd

71 komentar:

  1. Artikelnya bagus dan bermanfaat

    BalasHapus
  2. sip mas. izin copy paste.

    BalasHapus
  3. sip mas. izin copy paste.

    BalasHapus
  4. keren banget. sangat membantu tugas sy. ijin ngambil dikit y mas buat nambahin bahan tugas. thanks before :)

    BalasHapus
  5. makasih infonya , ,berguna banget lho.....

    BalasHapus
  6. thx mas . .
    ini sangat membantu saya

    BalasHapus
  7. Artikel'y sangat membantu saya, dalam mengerjakan PR PKN saya, makasih y :)

    BalasHapus
  8. informasinya sangat membantu dalam penyusunan tugas kuliah saya . mohon ijin ambil datamya, Terima kasih

    BalasHapus
  9. makasi.. atas informasinya,, ini sangat membantu sekali buat tugas saya.. izin copy paste ya maz..

    BalasHapus
  10. izin copy paste, terima kasih banyak bahannya..

    BalasHapus
  11. ini bermanfaat untuk saya
    mohon izin copy paste,terimakasih

    BalasHapus
  12. makasih banyak yahh.. anda sangat membantu

    BalasHapus
  13. Terima kasih sekali, artikel anda sangat membantu saya. Mohon ijin untuk di copy.

    BalasHapus
  14. mantap nih artikel bermanfaat buat tugas sekolah nih numpang copy paste yah !!

    BalasHapus
  15. Terima kasih banyak atas informasinya,mungkin perlu ditambahi acuan peraturan perudangan yang mengatur setiap peaksanaan pemilu.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Sama-sama. Mudah-mudahan artikel ini sudah saya update.

      Hapus
  16. bagus nih, penting ini
    tq

    BalasHapus
    Balasan
    1. Terima kasih. Semoga bermanfaat.

      Hapus
  17. goood !!
    sayang kemaren udah telat bahan tugas,eh udah slesai bru nemuin artikel ini :(

    BalasHapus
  18. terima kasih banyak bahan nya....

    BalasHapus
  19. Sama-sama. Semoga bermanfaat.

    BalasHapus
  20. terimakasih atas artikelnya sayang gambar bendera parpolnya belum ada

    BalasHapus
  21. He ... he ... masih masa tenang. Semoga bermanfaat.

    BalasHapus
  22. makasiih .sangat membantu tugas sekolah saya :)

    BalasHapus
  23. waduh makasih banget.. ada tugas PKN dari tadi ngebrows nggak ketemu.. eeeh ketemunya disini :) thanksssss

    BalasHapus
  24. makasih mas, saya jadi mudah dalam mengerjakan tugas" saya...

    BalasHapus
  25. saya sangat suka dengan artikelnya, mohon izin copy sedikit ya mas, terimakasih banyak..

    BalasHapus
    Balasan
    1. Terima kasih. Silakan. Semoga bermanfaat.

      Hapus
  26. wah, artikelnya bermanfaat banget. terima kasih, izin meng-copy sedikit ya mas. sekali lagi terima kasih. ^^

    BalasHapus
  27. izin copas mas sangat bermanfaat sekali artikel ini buat tugas bahan kuliahh...semoga blognya semakin sukses...

    BalasHapus
    Balasan
    1. Silakan. Semoga bermanfaat.

      Hapus
    2. gan boleh tau ga refisi bahan ini dari buku apa??soalnya saya daftar pustaka tugas selain dr blog grs dr bukunya jg..mohon bantunya gan...hee

      Hapus
    3. Seta Basri, Sistem Politik Indonesia, Edisi Revisi (Depok: Indie Pro Publishing, Cet.2, 2012) h. 108-127.

      Hapus
  28. Matur Nuwun sharing ilmunya. Salam sehat selalu.

    BalasHapus
  29. Matur Nuwun sharing ilmunya. Salam sehat selalu.

    BalasHapus
  30. thank you mas....
    informasinya sangat membantu

    BalasHapus
  31. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak dari padamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya,

    BalasHapus
  32. Maaaaaaasss...
    terima kasih ya.
    SPI yg ada di blog sampean sangat2 membantu saya.

    saya blh ambil kan mas?
    saya cantumkan alamat blog ini di tugas saya. :)

    BalasHapus
    Balasan
    1. Terima kasih kembali. Silakan. Semoga bermanfaat.

      Hapus
  33. 'Kesungguhan' dan 'ketekunan' penulis dalam mengumpulkan data-data membuat artikel ini mampu mendokumentasikan sejarah pemilu Indonesia secara cukup lengkap,,,, saya kira artikel ini sangat berguna paling tidak untuk melengkapi dokumentasi politik Indonesia, khususnya pemilu, di samping dokumentasi lainnya yang sudah dilakukan oleh para ahli,,,,

    BalasHapus
    Balasan
    1. Terima kasih, Pak. Semoga bermanfaat.

      Hapus
  34. Luar biasa tulisannya, sejarah Pemilu Indonesia sudah terdokumentsi dengan baik, mohon ijin copy u/ baca nambah wawasan, boleh kan mas, terima kasih.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Terima kasih, Pak. Semoga bermanfaat. Silakan.

      Hapus

Ketik komentar anda. Pada Beri komentar sebagai pilih Name/URL jika anda tak memiliki Google Account. Lalu klik Publikasikan.